MENAKAR KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH PASCA TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.61595/progresif.v13i2.1417Keywords:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahAbstract
Abstract: Conceptually, with the presence of Law Number 32 of 2004, it is considered capable of restoring the name, form, structure and position of the state government as an original government unit that has autonomy in regulating and managing the interests of the community based on origins and customs as a subsystem of the state administration system. Unitary Republic of Indonesia. Which is based on diversity, participation, genuine autonomy, democratization, and community empowerment in accordance with the mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. implementation of decentralization and regional autonomy. The problem that we see with regard to decentralization and regional autonomy is the emergence of petty kings in every regional government. Such a perception causes each local government to become more difficult to coordinate so that many regional developments are not in line with development at the center.
Keywords: Regional Autonomy, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
Abstrak: Secara konseptual dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dianggap mampu mengembalikan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan negeri sebagai kesatuan pemerintahan asli yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sebagai subsistim dari sistim penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Akan tetapi pada perkembangannya, permasalahan dalam pemerintahan Indonesia semakin kompleks dan dinamis, khususnya permasalahan di pemerintahan daerah berkenan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Permasalahan yang kita lihat berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah adalah munculnya raja-raja kecil pada setiap pemerintahan daerah. Persepsi seperti itu menyebabkan setiap pemerintah daerah menejadi lebh sulit untuk dikoordinasikan sehingga pembangunan daerah banyak yang tidak sejalan dengan pembangunan yang ada di pusat.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Mohammad Haris Taufiqur Rahman, Wildan Rofikil Anwar, Dian Puspita Sari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.





