Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia

Abstract

Prinsip proporsionalitas atau keterbukaan merupakan konsep yang sangat krusial dalam proses pembentukan undang-undang secara demokratis. Dalam kerangka supremasi hukum di Indonesia, prinsip ini menjamin partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses penyusunan undang-undang, sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (g) dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Esensi artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keterbukaan ditempatkan dalam kerangka hukum Indonesia dan bagaimana hal itu mempengaruhi kualitas demokratis dalam proses legislatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tujuan di balik pembentukan undang-undang. Dalam menjawab pertanyaan hukum yang diajukan, karya ini menerapkan pendekatan yuridis normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, yang memperkenalkan konsep partisipasi yang bermakna. Temuan studi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik yang substansial merupakan indikator kunci demokrasi partisipatif dan tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, prinsip keterbukaan sering kali hanya diterapkan sebagai formalitas dan belum menjamin partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip keterbukaan melalui mekanisme partisipasi yang sistematis dan transparan perlu ditekankan sebagai aspek kunci dalam transformasi sistem legislatif nasional.